Jokowi Minta Penebar Hoax Ditindak, Ini Kata Menkominfo

Jakarta – Presiden Jokowi meminta aparat menindak tegas dan keras bagi pengguna media sosial yang melontarkan ujaran kebencian dan fitnah. Ia mengatakan seharusnya media sosial dikembangkan menjadi sarana untuk kebaikan. Selain itu, media sosial harus mendorong kreativitas dan inovasi positif.

“Muncul ujaran kebencian, pernyataan kasar, pernyataan fitnah, provokatif, dan bahasa yang dipakai bahasa yang misalnya ‘bunuh’, ‘bantai’, ‘gantung’. Sekali lagi, ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita. Jangan sampai kita habis energi untuk hal seperti ini,” kata Jokowi.

“Saya minta, penegakan hukum harus keras dan tegas untuk hal ini,” tambah Jokowi.

Menanggapi permintaan Jokowi tersebut, Menkominfo Rudiantara menyatakan kesiapannya. “Presiden sudah menyampaikan akan lebih tegas, akan lebih cepat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, semua pihak juga bisa mengadukan soal eksistensi berita hoax di media sosial seperti Facebook, Twitter atau Path. Juga di layanan chatting seperti WhatsApp yang digunakan untuk menyebarkan hoax meski penangannya akan berbeda.

“Ya beda. Media sosial kan ada media sosial ada yang chatting. Nah penanganannya beda lagi. Chatting (dilihat) siapa yang mulai,” paparnya.

“Bisa pakai ITE pasal 27, 28. Ada KUHP, menebarkan kebencian. ITE itu kebetulan di dunia maya, tapi substansinya kan bisa tidak di dunia maya,” tambah Rudiantara

Sang menteri menjelaskan Jokowi sebenarnya sudah bertoleransi besar terhadap fenomena hoax di media sosial. “Sebetulnya, beliau itu kalau menurut saya sangat punya toleransi terhadap dunia maya, tapi kita juga yang lama-lama merasa gerah. Ya enggak bisa begini terus. Karena banyak yang hoax, yang tidak benar,” ujarnya.

Ia mencontohkan soal isu pekerja China yang disebarkan mencapai 10 juta, padahal hanya puluhan ribu saja. Kalau tidak ditangani secara cepat, energi pemerintah bisa habis hanya untuk mengurusi berita hoax semacam itu.

“Kalau mempertegas untuk saya gampang, di tempat saya penapisan akan lebih cepat lagi, lebih tegas lagi. Dari sisi penegakan hukum bukan ditegakkan lagi, memang sudah tegak. Kemarin kan sudah ada yang dipanggil. Orang kadang enggak kapok kalau enggak dipanggil,” jelas dia.

“Sebetulnya kalau akun di medsos, akun palsu enggak ada masalah, saya tidak lihat akunnya palsu atau tidak. Tapi kalau kontennya bertentangan dengan aturan, ya sudah, yang dilihat bukan akunnya, tapi kontennya. Bisa ketemu,” tukas menteri yang akrab disapa Chief RA itu.

Mengenai media online yang beberapa diduga juga menebarkan kebecian atau hoax, Chief RA akan berkonsultasi dengan Dewan Pers untuk penanganannya.

“Sementara begini saja, Kominfo sudah komunikasi dengan Dewan Pers. Kominfo punya concern yang sama terkait adanya kaidah jurnalistik sesuai UU Pers di media online. Hari ini ada puluhan ribu yang menganggap dirinya media online. Tapi yang mengikuti kaidah UU Pers mungkin hanya, sudah pasti enggak sampai 500. Puluhan ribu ini mau diapain?,” tanyanya.

“Kami sedang bahas dengan Dewan Pers. Minggu pertama atau kedua Januari sudah ada keputusan. Nanti saya bicara dengan Dewan Pers. Yang paling tahu media online ini masuk kategori media dalam konteks UU Pers itu kan teman-teman Dewan Pers,” pungkas Rudiantara. (jor/fyk)

About The Author

Profile photo of Detik

Detik.com adalah portal berita online terbesar di indonesia yang menyediakan beragam macam berita dari politik, IT sampai kesehatan.

Related posts

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Skip to toolbar