Memperteguh Aspirasi Pembangunan di Era Konvergensi

Jakarta – Selayaknya zaman menjadi penanda historis kita belajar dari yang kurang untuk kemudian disempurnakan secara bersama-sama, legal, dan sistematis. Dengannya, menyitir pepatah, maka yang terjadi hari ini akan lebih baik dari kemarin sekaligus tak jatuh pada lubang yang sama.

Hal ini kiranya yang membuat semua dari kita, misalnya, sepakat dengan kehadiran UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebab, kita belajar banyak terutama dari era sebelumnya yang mana pemerintah cenderung menutup semua akses informasi.

Bahkan, transparansi serta tanggungjawab terhadap publik, menjadi hal yang asing. Ketika guliran reformasi terjadi, maka kehendak baik melahirkan regulasi hasil aspirasi bersama yang dirancang sistematis dan formal dalam kehadiran UU tersebut.

Di sisi lain, penanda waktu juga mengajarkan kita bahwa keputusan nirpartisipasi adalah bentuk nyata manajerial otoriter yang lazim ditemukan. Aspirasi pemegang otoritas adalah absolut, tiada penting bahkan kerap menihilkan masukan dari sekeliling kita –padahal zaman pada hari ini sudah serba crowd sourcing.

Alhasil, sebagaimana kita belajar dari Orde Baru, publik hanyalah sekedar obyek terpapar yang alih-alih memiliki sense belonging, tapi malah cenderung memendam bara yang sewaktu-waktu ditumpahkan bersama seperti kita saksikan bersama tahun 1998 lalu.

Pemerintahan berwatak top down, yang merasa punya kuasa absolut –sampai-sampai tak mau berbagi informasi roda pemerintahan, apalagi melibatkan– adalah karakter tak popular, usang, dan pasti melawan zaman yang berderap kencang ke era konvergensi.

Mereka yang dengan sadar menutup diri, apalagi menjauhkan partisipasi publik, adalah pola manajerial kebijakan publik yang selain ahistoris, juga sebenarnya tak relevan dengan tuntutan kekinian yang menuntut serba transparan dan berawal dari bawah (buttom up).

Konsideran-konsideran inilah yang antara lain mendorong penulis dan jajaran Ikatan Alumni ITB Jawa Barat merancang kemudian menghibahkan sistem aplikasi e-Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) untuk Pemkot Bandung.

Dengannya, sistem yang sudah siap digunakan secara mobile ini akan siap menampung aspirasi konkret dari 1584 Rukun Warga (RW), 151 kelurahan, dan 30 Kecamatan di Kota Bandung. Demikian pula dengan kesiapan dari sisi organisasi perangkat daerah (OPD).

Agar bahasa frekuensinya sama, dibuat kamus/direktori usulan, sehingga apa yang akan disampaikan masyarakat Kota Bandung melalui RW masing-masing, akan mudah difahami bersama karena menggunakan istilah/kosa kata yang sejenis.

Secara simultan, tak ketinggalan di buatkan pula petunjuk pelaksanaan/juklak dan petunjuk teknis/juknis dalam proses penyaluran aspirasi ini. Disertakan pula pembuatan video tutorial dan manual, sehingga warga maupun aparat pemkot bisa mudah terapkan e-Musrenbang.

Secara praktis, warga melalui RW tinggal tuliskan (bisa dilengkapi foto dan Google Map) apa yang menjadi aspirasi pembangunan di wilayahnya masing-masing untuk kemudian melihat status usulannya. Jika sudah oke, giliran aparat kelurahan yang masuk sistem.

Apa yang harus dilakukan Pak Lurah dan jajarannya? Masuk ke menu Detail Usulan, lalu periksa usulan pada fitur Tinjau Usulan. Di sini, aparat bisa cek detil Perbaikan pada Usulan (Urgensi, Volume, dan Lokasi), untuk kemudian memutuskan Terima atau Tolak Usulan.

Jika menolak usulan, alasan yang jelas dan logis harus dicantumkan sehingga warga tetap merasa ditampung aspirasinya dengan baik. Dari aspirasi tingkat RW yang diterima, maka aparat kelurahan akan sampai pada menu Rekapitulasi Usulan.

Selepas kelurahan, aspirasi terakhir berada di apparat kecamatan. 30 Camat dan jajaranya bisa masuk e-Musrenbang dengan melihat dua menu yakni Daftar Usulan di Kecamatan serta Kamus Usulan. Informasi inilah yang kemudian diajukan secara formal ke Walikota Bandung.

Penulis sudah memperhitungkan sejumlah titik kelemahan pada pola konvensional Musrenbang. Yakni masyarakat dapat menelusuri usulan kegiatan (traceable), sudah terintegrasi sistem penganggaran eksisting (e-budgeting), serta pihak kelurahan memverifikasi dan kecamatan menvalidasi secara berjenjang.

Titik kelemahan yang diperbaiki ini juga secara paralel membuat usulan kegiatan masyarakat akan sesuai organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani sementara masyarakat melalui RW diberikan akses melakukan input usulan kegiatan/bukan lagi ditulis sepihak oleh aparat.

Pada akhirnya, semua upaya ini adalah wujud nyata dari tren open government yang terjadi massif di seluruh dunia. Penulis ingin menjadi bagian masyarakat kontributif dan konstruktif, yang turut andil membangun kota dengan kompetensi yang dimilikinya.

Ini pula wujud secara empirik dari UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menjadikan pola partisipasi sebagai salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia.

Secara legal formal, Musrenbang juga merupakan satu-satunya mekanisme participatory planning yang dijamin oleh peraturan perundangan dimana Perda yang mengamanatkan 30% Belanja Langsung APBD harus mengakomodir usulan Musrenbang dan Reses.

Kita semua, warga yang menjadi bagian peradaban madani, harus terus meyakini bahwa integrasi proses penyampaian usulan yang lebih mudah, akurat, dan transparan adalah mekanisme bottom up planning yang kian penting dan mendesak pada era konvergensi saat ini.

Kita semua, warga masyarakat ‘desa dunia’, selalu memercayai bahwa sikap global untuk berlaku transparan, partisipatif, dan tak mengulang berbagai kesalahan pemerintahan otoritanian di masa lampau, adalah ikhtiar yang tak boleh berhenti menuju Bandung (makin) juara!

*) Penulis adalah Ketua Ikatan Alumni Jawa Barat, juga ahli kebijakan publik. Dapat dihubungi melalui surel [email protected] (rou/rou)

About The Author

Profile photo of Detik

Detik.com adalah portal berita online terbesar di indonesia yang menyediakan beragam macam berita dari politik, IT sampai kesehatan.

Related posts

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Skip to toolbar