Muka Dua Indonesia Soal Google

Muka Dua Indonesia Soal GoogleFoto: Andhika Akbarayansyah
Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah mengejar Google terkait setoran pajak yang menunggak. Namun di sisi lain, Google juga tengah menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam sejumlah hal.

Menurut pengamat telematika Heru Sutadi, penghindaran pajak yang dilakukan Google bukan cuma terjadi di Indonesia, di banyak negara, Google juga ditengarai melakukan hal tersebut.

“Solusinya adalah dengan ketegasan kita, disertai bukti yang kuat, serta harus dilakukan secara integrasi oleh semua instansi,” tegas Heru yang juga mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) itu saat berbincang dengan detikINET, Senin (19/9/2016).

Maksudnya, kalau dengan pengusaha lokal pemerintah tegas menginvestigasi pajak, yang bahkan pajak beberapa tahun lalu, hal yang sama perlu dilakukan Google. Hal ini penting dilakukan agar jangan ada kesan terhadap orang asing kita longgar, terhadap bangsa sendiri kita ketat.

“Langkah terintegrasi maksudnya, jangan di satu sisi Ditjen Pajak keras, eh di sisi lain, instansi lain malah bermesraan dengan Google. Itu yang membuat mereka tetap merasa aman. Kalau Ditjen Pajak mengivestigasi mereka tapi mereka tetap bisa meluncurkan balon internet Google atau diajak kerja sama mengembangkan pariwisata, kan sulit penegakan hukum dilakukan,” ungkapnya.

Project Loon alias balon internet Google memang jadi salah satu kolaborasi Google dengan Indonesia. Dimana penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Google dan para operator Indonesia — Telkomsel, Indosat dan XL Axiata — disaksikan langsung oleh Menkominfo Rudiantara di markas Google X, San Fransisco, Amerika Serikat pada akhir tahun 2015.

Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa Google dan tiga operator Indonesia bakal melakukan uji teknis balon internet Loon di beberapa wilayah Indonesia. Meski sampai sekarang realisasi kerja sama tersebut belum kelihatan hasilnya.

Kembali ke soal penanganan pajak Google, Heru menilai selama proses investigasi pajak, etika kerja sama dengan perusahaan yang didirikan oleh Sergey Brin dan Larry Page tersebut — seperti balon internet, pemasaran pariwisata, dan lainnya — sebaiknya dihentikan dulu.

Bahkan seharusnya tidak boleh ada pertemuan pejabat Indonesia — kecuali investigator pajak — dengan Google, baik di indonesia maupun di Silicon Valley.

“Anggap saja seperti kasus masuk pengadilan dimana hakim, jaksa tidak boleh berkomunikasi dengan terdakwa,” ujar Heru.

Haruskah sampai setegas itu? “Ya harus begitu,” tegasnya. Hal ini penting untuk menunjukkan keseriusan Indonesia alias tak memunculkan sikap bermuka dua.

“Sekaligus agar tidak timbul fitnah dalam kasus investigasi ini. Dan baiknya Ditjen Pajak menggandeng KPK, sebab bukan tidak mungkin akan mengalir gratifikasi atau apapun dari Silicon Valley agar kasus ini berhenti dan tidak dilanjutkan lagi. Apalagi nilai obyek pajaknya triliunan,” Heru menandaskan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah mengejar kewajiban pajak dari Google Asia Pacific Pte Ltd yang berdomisili di Singapura. Setelah mendapat penolakan dari Google untuk diperiksa, langkah investigasi akan segera dilaksanakan.

Ditjen Pajak sebenarnya sudah mengajak komunikasi pihak Google, setelah penetapan Google diharuskan mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) pada April 2016 silam. Google awalnya cukup kooperatif dan bekerjasama dengan konsultan pajak di Indonesia. Komunikasi berjalan baik pada pertemuan pertama. Negosiasi hampir menemui titik bahwa Google bersedia untuk membayar seluruh kewajiban pajaknya.

Namun untuk pertemuan kedua, Google mulai mengelak. Sampai akhirnya mengirimkan surat kepada Ditjen Pajak, yang intinya menolak untuk mendirikan BUT dan mengikuti proses pemeriksaan di Indonesia.

Padahal menurut Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus M Haniv, ada ketidakwajaran pembayaran pajak Google kalau dilihat dari skala revenue-nya yang sudah triliunan rupiah.

Haniv menjelaskan, pada 2015 lalu, pendapatan atau omzet Google dari Indonesia mencapai Rp 3 triliun. Bila melihat jenis usaha, maka labanya yang didapatkan biasanya berkisar sekitar 40-50%, sebab tidak terlalu banyak biaya pengeluaran. “Harusnya mereka dapatnya 40-50% saja labanya,” ujarnya.

Haniv mengasumsikan laba yang diterima adalah Rp 1 triliun. Maka pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan adalah 25% dari laba yaitu Rp 250 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu 10% dari pendapatan yaitu Rp 300 miliar.

Aktivitas usaha Google di Indonesia meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sehingga asumsi pajak yang seharusnya dibayarkan dalam lima tahun adalah Rp 2,75 triliun. “Pajaknya PPN bisa Rp 300 miliar. PPh kalau Rp 1 triliun ya Rp 250 miliar,” imbuhnya.

Meski asumsi, namun Haniv menilai potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Google bisa lebih besar dari nominal tersebut. Sementara aturan yang diberlakukan bahwa semua yang beraktivitas ekonomi di Indonesia harus membayar pajak. “Ini sama di seluruh dunia begitu juga Australia itu pun begitu,” tegas Haniv.
(ash/fyk)

About The Author

Related posts

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply