PP Telekomunikasi Disebut Cacat Prosedur, Kominfo Membela

PP Telekomunikasi Disebut Cacat Prosedur, Kominfo MembelaFoto: Rachman Haryanto
Jakarta – Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52/2000 dan PP 53/2000 tentang telekomunikasi mendapat kritikan pedas dari Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih. Bahkan sampai dibilang cacat prosedur.

Namun Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ikut membidani revisi kedua PP tersebut — Revisi PP No 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No 53/ 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit — menampiknya mentah-mentah.

Menurut Plt Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Noor Iza, perlu dipahami bahwa proses perumusan revisi terbatas terhadap dua PP tersebut sudah melewati proses yang cukup panjang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga dan instansi terkait.

Proses ini dimulai sejak 2 Februari 2015 dengan terbitnya SK Menkominfo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tim Penyusunan RPP tentang Perubahan PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

“Tim Penyusun yang telah dibentuk lantas bekerja, melakukan kajian, dan berdiskusi dengan berbagai kalangan, termasuk dengan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) pada 26 November 2015,” lanjutnya.

Kemudian pada bulan Desember 2015, diselenggarakan beberapa kali rapat antar kementerian yang melibatkan antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, dan Kementerian Dalam Negeri, selain Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri.

Pada 22 Desember 2015 dilakukan tahapan harmonisasi tentang perubahan dua PP tersebut di kantor Kementerian Hukum dan HAM dan pada 29 Desember 2015, Menteri Hukum dan HAM mengirimkan surat yang menyatakan harmonisasi telah selesai. Berdasarkan surat tersebut, Menteri Kominfo lalu mengirimkan surat kepada Presiden RI pada 30 Desember 2015,memohon penetapan RPP tentang Perubahan PP 52/2000 dan RPP tentang Perubahan PP 53/2000.

“Namun ketika rancangan perubahan PP tersebut berada di Setneg untuk harmonisasi, disarankan untuk melakukan penyempurnaan lagi. Selain itu juga ada permintaan dari Menteri Keuangan dan Menteri BUMN agar revisi ditunda dengan melibatkan Kementerian BUMN dan Telkom dalam proses revisi. Presiden RI melalui surat Mensesneg pada 20 Juli 2016 juga memerintahkan Menko Bidang Perekonomian untuk mengkoordinasikan proses penyelesaian RPP tersebut,” Noor Iza menjelaskan.

Di Kantor Kemenko Perekonomian, kembali seluruh pemangku kepentingan, terutama seluruh operator telekomunikasi, diundang dalam rapat koordinasi. Puncaknya dalam rakor terbatas 8 Agustus 2016 di Kantor Kemenko Perekonomian yang dihadiri Menteri BUMN dan Menkominfo serta Deputi Perundang-undangan Kemensetneg, tercapai beberapa kesepakatan sebagaimana dirumuskan dalam RPP yang ada sekarang.

“Hal-hal dimaksud di atas merupakan bentuk pematuhan Kominfo dan tahapan panjang yang telah dilalui dalam proses perumusan revisi PP Nomor 52 Tahun 2000 dan PP Nomor 53 Tahun 2000. Seluruh tahapan ini mengindikasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika sangat memahami dan mematuhi prinsip transparansi dan praktik good governance dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Namun ketika ditanya, kenapa Kominfo terkesan diam-diam lantaran tak ada uji publik ataupun tak dilepasnya draft revisi kedua PP tersebut, Kominfo beralasan hal itu merupakan Kemenko Perekonomian. “Mereka yang berwenang membuka (draft revisi PP tersebut),” elak Noor Iza.

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengungkapkan enam potensi maladministrasi atau cacat prosedur dalam Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52/2000 dan PP 53/2000 tentang telekomunikasi:

1. Pengabaian partisipasi publik
2. Pelayanan yang diskriminatif
3. Menutup informasi tanpa mempertimbangkan kepentingan publik
4. Merugikan keuangan negara
5. Pengabaian terhadap kecenderungan praktik pemegang lisensi broker
6. Perlakuan istimewa terhadap operator

Kedua PP ini merupakan turunan dari UU No. 36/1999 tentang telekomunikasi. Pokok perubahan terhadap kedua PP tersebut intinya mengatur masalah backbone network (jaringan) sharing dan akses (spektrum) jaringan antar operator.

Revisi kedua PP ini kabarnya telah berada di Sekretariat Negara untuk dilakukan pemeriksaan terakhir sebelum diajukan ke Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani presiden, kedua PP tersebut akan diturunkan melalui Peraturan Menteri Kominfo.

“Saran saya, tunda saja revisi PP ini. Bukan saya tidak percaya sama menterinya, tapi percuma saja kalau bolong-bolong masih cacat prosedur. Toh, menterinya sendiri belum pernah menjawab apakah konsultasi publik itu sudah pernah dilakukan atau belum, apakah ini sesuai dengan UU atau tidak,” lanjut Alamsyah.

Dalam salinan dokumen yang diterima Ombudsman, disebutkan bahwa isi draft revisi PP itu menyatakan perlunya sharing atas infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mencakup backbone dan jaringan.

Sharing atas backbone bersifat mandatory (wajib) sedangkan sharing atas jaringan telekomunikasi bersifat business to business (B2B) dalam keadaan tertentu yang didasarkan atas penciptaan persaingan usaha yang sehat, pencapaian efisiensi, dan perwujudan keberlanjutan penyelenggaraan jaringan.

Masih dalam dokumen itu, dinyatakan pemerintah menghitung nilai investasi dan nilai kompensasi atas pelaksanaan sharing per wilayah dan dalam pelaksanaan perhitungan dapat menugaskan auditor independen.

Pemerintah juga menetapkan biaya atas penggunaan backbone yang dibangun oleh pemerintah dan dihitung sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurut Alamsyah, kondisi penciptaan persaingan usaha yang sehat, pencapaian efisiensi, dan perwujudan keberlanjutan penyelenggaraan jaringan tidak mungkin terjadi jika masih ada cacat prosedur.

“Ombudsman sangat tidak setuju revisi kedua PP itu dilanjutkan karena secara eksplisit melanggar UU No. 36/1999. Kalau tetap mau memaksakan revisi PP, ubah dulu Undang-undangnya,” tegas Alamsyah.
(ash/fyk)

About The Author

Profile photo of Detik

Detik.com adalah portal berita online terbesar di indonesia yang menyediakan beragam macam berita dari politik, IT sampai kesehatan.

Related posts

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Skip to toolbar