Revolusi Mental, Ringkihnya Estonia dan Tegasnya China

Revolusi Mental, Ringkihnya Estonia dan Tegasnya ChinaPratama Persadha (dok. pribadi)
Jakarta – Revolusimental.go.id memang membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya sejauh mana pemerintah menguasai isu dan teknologi dunia cyber. Padahal kenyataan hari ini hampir seluruh lini kehidupan masyarakat terkoneksi ke wilayah cyber yang juga sering disebut sebagai cyberspace.

Beruntung, kita di Indonesia belum sepenuhnya bermigrasi ke cyberspace seperti kebanyakan negara maju. Bila tidak siap bisa bernasib sepeti negara pecahan Uni Soviet, Estonia. Negara yang paling terdigitalisasi di Eropa tersebut mengalami serangan hacker secara massif pada 2007. Akibatnya kehidupan negara lumpuh total. Ini adalah contoh bagaimana keamanan cyber yang kurang diperhatikan langsung mengganggu ketahanan nasional sebuh negara, bahkan berdampak sangat besar, sampai saat ini.

Ketahanan nasional yang kita kenal selama ini sendiri mencakup pertahanan darat, laut dan udara. Seiring perkembangan teknologi, banyak negara maju telah mengadopsi ketahanan informasi sebagai salah satu sektor keamanan nasional mereka.

Menurut Lemhanas, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup Negara Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara paling strategis di dunia sudah sewajarnya menjadikan ketahanan informasi sebagai salah satu prioritas yang harus segera dikejar ketertinggalannya dibanding negara lain. Ancaman kejahatan cyber lebih mudah datang dari dalam negeri, ketimbang luar negeri, sehingga patut menjadi perhatian serius pemerintah.

Aksi ungkap informasi oleh Snowden dan Wikileaks sudah lebih dari cukup bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk sadar betapa pentingnya ketahanan informasi negara ini. Dalam Berbagai bocoran tersebut, Indonesia kelas menjadi target aksi spionase dengan teknologi tinggi. Dalam perspektif intelijen, info yang didapat benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan ekonomi.

Selain berbagai peristiwa spionase asing, sepatutnya kita menyadari bahwa negara ini memang menjadi target pasar uang empuk bagi negara lain. Menjamurnya media sosial dan e-commerce kurang mendapat respon dari pemerintah. Respon yang dimaksudkan adalah pengamanan data masyarakat. Sebagian besar e-commerce dan media sosial yang lalu lintas besar di Indonesia berasal dari asing. Kita tidak pernah tahu diapakan data tersebut, dijual atau didistribusikan entah kemana.

Pemerintah susah payah melaksanakan e-KTP, namun e-commerce dan media sosial asing dengan mudah mendapatkan data sukarela dari warga kita. Tentu ini hal yang sangat disayangkan. China menjadi contoh yang baik dalam melindungi warganya dari e-commerce dan media sosial asing.

China sadar betul, bahwa membiarkan negara lain masuk ke wilayahnya lewat internet tidak kalah bahaya dari invasi militer. Menyadari hal tersebut China tak segan memberlakukan aturan ekstrim, antara lain membatasi Facebook, bahkan melarang Google di negaranya. Namun tak hanya melarang, China menyiapkan sarana pengganti, seperti Baidu dan QQ.

Menyadari potensi ancaman yang besar, sudah sepatutnya pemerintah dan seluruh instansi terkait mendorong kebijakan strategis terkait ketahanan informasi. Apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?

Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen membangun e-goverment, itu sudah sesuai dengan perkembangan jaman. Namun langkah bijak bila pemerintah tak lupa menganalisa apa saja ancaman yang bisa datang kapanpun dari mana pun. Termasuk ikut campurnya negara lain dalam e-government Indonesia.

Ketahanan informasi ini tak hanya fokus pada perlindungan pada data-data penting milik negara, namun juga milik individu, organisasi sampai pada lembaga profit seperti perusahaan, khususnya yang ada di Indonesia. Perlindungan ini tidak sama dengan menutup akses informasi. Karena pada dasarnya negara ini memberikan hak dan akses yang luas pada warganya untuk mengakses informasi yang diperlukan, sepanjang tidak masuk dalam klasifikasi rahasia negara.

Perlindungan informasi milik negara memberikan kenyamanan bagi pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Artinya kesadaran tidak hanya institusi lembaga saja, tapi lebih penting adalah kesadaran individu sebagai pelaksana tugas negara dan fungsional kelembagaan.

Pemerintah dalam peningkatan ketahanan informasi juga wajib memperhatikan perlindungan pada informasi milik publik maupun perusahaan. Bayangkan bila informasi perusahaan yang ada di Indonesia mudah dicuri dan dibocorkan, tentunya akan mengganggu stabilitas ekonomi dan pembangunan. Hal semacam ini menjadi sangat strategis, mengingat pembangunan negara dalam konteks modern tidak hanya bergantung pada pemerintah semata. Swasta dalam negeri, bahkan asing mempunyai peran yang signifikan dalam pembangunan di Indonesia.

Seperti halnya ketahanan darat, laut, udara yang memiliki angkatan bersenjata, ketahanan informasi juga memerlukan lembaga semacam itu. Dalam hal ini pelembagaan bisa berbentuk Badan Cyber Nasional (BCN). Sejak akhir 2014, Jokowi bahkan sudah mewacanakan BCN untuk segera di bentuk.

Yang perlu digarisbawahi adalah BCN tidak akan bertindak sejauh apa yang dilakukan National Security Agency (NSA) di AS. Tindakan NSA yang terlalu jauh sampai mengintai dan menyadap percakapan warganya sendiri, tentu mendapatkan penolakan luas di negeri Paman Sam tersebut.

Tentu kita ingat saat Indonesia ditahbiskan sebagai negara asal serangan hacker kedua terbanyak setelah China. Melihat kondisi faktual di lapangan, rasanya hal tersebut berlebihan. Artinya komputer-komputer di Indonesia sudah menjadi korban, saat IP-nya digunakan untuk menyerang sistem di berbagai negara. Hal semacam ini memang menjadi tugas BCN nantinya.

Perang era modern adalah perang informasi, artinya jangan sampai Indonesia menjadi bulan-bulanan negara lain dengan begitu mudah mengakses info dan mengoleksi info startegis milik Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus segera disadarkan akan pentingnya kentahanan informasi. Kesadaran yang berjalan selaras antara masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah mampu membuat benteng yang kokoh bagi ketahanan informasi Indonesia.

Dalam pandangan yang lebih ekstrim lagi, ketahanan informasi menjadi piramida puncak sebuah kedaulatan negara. Bagaimanapun hebatnya angkatan perang, akan menjadi percuma saat negara lain bisa mengetahui dimana saja gudang senjata dan markas komandonya, sehingga dalam situasi darurat seperti perang misalnya, negara lain sudah mengetahui titik-titik strategis yang harus diserang.

Ketahanan informasi sudah menjadi kewajiban untuk melebur dan menyatu dalam ketahanan nasional. Wawasan nusantara sudah tak lagi sekadar jumlah pulau, luas lautan dan daratan NKRI, namun pengamanan dunia maya dan jalur komunikasi-informasi harus mendapatkan perhatian dan tindakan yang lebih serius dari masyarakat, pelaku usaha dan negara. Akhirnya kita harus mengakui bahwa ketahanan informasi menjadi pondasi utama kedaulatan NKRI di era digital modern saat ini.

*Penulis adalah pegiat keamanan cyber dan kriptografi. Kini aktif sebagai Chairman CISSReC (Communication and Information System Security Research Center), lembaga riset non-profit di bidang keamanan cyber dan komunikasi.


(ash/ash)

About The Author

Profile photo of Detik

Detik.com adalah portal berita online terbesar di indonesia yang menyediakan beragam macam berita dari politik, IT sampai kesehatan.

Related posts

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Skip to toolbar